Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2016

90 SOAL DAN JAWABAN KEWARGANEGARAAN SMA KELAS X

Gambar
90 SOAL DAN JAWABAN KEWARGANEGARAAN CREATED BY RAHIM WIDODO GURU SMA NEGERI 1 KUBU BABUSSALAM-ROKAN HILIR PENGERTIAN KEKUASAAN KEMAMPUAN SESEORANG UNTUK MEMENGARUHI ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN TINDAKANTINDAKAN YANG DIKEHENDAKI ATAU DIPERINTAHKANNYA KEKUASAAN YUDIKATIF KEKUASAAN UNTUK MEMPERTAHANKAN UNDANGUNDANG, TERMASUK KEKUASAAN UNTUK MENGADILI SETIAP PELANGGARAN TERHADAP UNDANGUNDANG. KEKUASAAN HORIZONTAL PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DILAKUKAN PADA TINGKATAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. PEMBAGIAN KEKUASAAN PADA TINGKATAN PEMERINTAHAN PUSAT BERLANGSUNG ANTARA LEMBAGALEMBAGA NEGARA YANG SEDERAJAT KEKUASAAN KONSTITUTIF KEKUASAAN UNTUK MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR. KEKUASAAN INI DIJALANKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN EKSEKUTIF KEKUASAAN UNTUK MENJALANKAN UNDANGUNDANG DAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN NEGARA. KEKUASAAN INI DIPEGANG OLEH PRESIDEN KEKUASAAN LEGISLATIF KEKUASAAN UNTUK MEMBENTUK UNDANGUNDANG. KE

90 SOAL DAN JAWABAN KEWARGANEGARAAN SMA KELAS X

Gambar
90 SOAL DAN JAWABAN KEWARGANEGARAAN CREATED BY RAHIM WIDODO GURU SMA NEGERI 1 KUBU BABUSSALAM-ROKAN HILIR PENGERTIAN KEKUASAAN KEMAMPUAN SESEORANG UNTUK MEMENGARUHI ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN TINDAKANTINDAKAN YANG DIKEHENDAKI ATAU DIPERINTAHKANNYA KEKUASAAN YUDIKATIF KEKUASAAN UNTUK MEMPERTAHANKAN UNDANGUNDANG, TERMASUK KEKUASAAN UNTUK MENGADILI SETIAP PELANGGARAN TERHADAP UNDANGUNDANG. KEKUASAAN HORIZONTAL PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DILAKUKAN PADA TINGKATAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. PEMBAGIAN KEKUASAAN PADA TINGKATAN PEMERINTAHAN PUSAT BERLANGSUNG ANTARA LEMBAGALEMBAGA NEGARA YANG SEDERAJAT KEKUASAAN KONSTITUTIF KEKUASAAN UNTUK MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR. KEKUASAAN INI DIJALANKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN EKSEKUTIF KEKUASAAN UNTUK MENJALANKAN UNDANGUNDANG DAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN NEGARA. KEKUASAAN INI DIPEGANG OLEH PRESIDEN KEKUASAAN LEGISLATIF KEKUASAAN UNTUK MEMBENTUK UNDANGUNDANG. KE