Ringkasan bahan pkn kelas 9 semester 1 OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH

A. Hakikat otonomi daerah

1. Pengertian otonomi daerah

Otonomi ——-berasal dari bahasa Yunani, yaitu :

Oto (auto) = sendiri

Nomi (noumi) = UU atau aturan

Otonomi ——-pengaturan sendiri, pengundangan sendiri, memerintah sendiri

Desentralisasi -berasal dari bahasa Latin, yaitu :

De = lepas

Centrum = pusat

Melepaskan dari pusat

a. Otonomi tempat yaitu hak, wewenang dan kewajiban tempat otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

b. Daerah otonom yaitu kesatuan mayarakat hukum yang mempunyai batas tempat tertentu dan berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan NKRI

2. Arti penting dan tujuan otonomi daerah

a. Pentingnya otonomi tempat :

– Untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah,

sehingga pemerintah pusat lebih bisa berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang besifat

strategis

– Untuk memperdayakan pemerintah tempat secara optimal serta mendorong prakarsa dan kreatifitas pemerintah

daerah, sehingga bisa mengatasi banyak sekali persoalan yang terjadi di daerah

-

b. Tujuan otonomi daerah

1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan mayarakat yang semakin baik

2) Pengembangan kehidupan demokrasi

3) Keadilan

4) Pemerataan

5) Pemeliharaan kekerabatan yang serasi antara Pusat dan tempat dalam rangka keutuhan NKRI

6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat

7) Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peranserta masyarakat, menyebarkan peran dan fungsi

DPRD

3. Peraturan perundangan mengenai otonomi daerah

a. UUD 1945 —- pasal 18, pasal 18A-B

b. UU No 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah

c. UU No 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

d. Ketetapan MPR RI No IV/MPR/2000 wacana Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi

4. Pengertian Pemerintahan Daerah

a. Pemerintahan tempat yaitu Kepala tempat beserta perangkat tempat otonom lainnya sebagai tubuh eksekutif

tempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dewan legislatif daerah

b. Pemerintah Daerah yaitu gubernur, bupati atau walikota dan perangkat tempat sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

5. Asas-asas dan prinsip pelaksanaan otonomi daerah

a. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah

1) Asas Desentralisasi

Adalahpenyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada tempat otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI

2) Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemeintahan

pusat dan/atau kepada intansi vertikal di wilayah tertentu

3) Tugas Pembantuan

Adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada tempat dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu

b. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah

1) Otonomi seluas-luasnya

Artinya tempat diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang

menjadi urusan pemerintah pusat yang di tetapkan dengan peraturan perundangan

2) Otonomi yang aktual (riil)

Artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban

yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan

kekhasan daerah

3) Otonomi yang bertanggungjawab

Artinya otonomi yang dalam penyelengaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian

otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang

merupakan episode utama dari tujuan nasional

6. Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Pusat

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat , meliputi :

1) Politik luar negeri

2) Pertahanan

3) Keamanan

4) Yustisi

5) Moneter dan fiscal nasional

6) Agama

b. Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan tempat , meliputi :

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum

5) Penanganan bidang kesehatan

6) Penyelenggaraan bidang pendidikan

7) Penanggulangan persoalan social

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan

9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

10) Pengendalian lingkungan hidup

11) Pelayanan pertanahan

12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

13) Pelayanan manajemen umum pemerintahan

14) Pelayanan manajemen penanaman modal

15) Penyelenggaraan pelayanan tempat lainnya

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

B. Arti penting partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

1. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan Publik yaitu kebijakan yang diperuntukan bagi seluruh anggota masyarakat, atau kebijakan yang yang

menyangkut kepentingan umum (orang banyak).

Pengertian kebijakan publik menurut :

• DYE ” Apapun yang pemerintah pilih untuk melaksanakan atau tidak melakukan.

• EDWAR III ” Apa yang pemerintah katakan dan di lakukan atau tidak dilakukan kebijakan . Merupakan

serangkaian tujuan dan sasaran dari jadwal – progam pemerintah

• KARTA SASMITA ” Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:apa yang dilakukan dan

apa yang tidak dilakukan pemerintah, apa yang menyebabkannya dan apa pengaruhnya

• ANDERSON ” Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan diLaksanakan oleh pelaku

atau kelompok guna memecahkan persoalan tertentu

2. Arti penting dan tujuan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

– Arti penting : untuk memberdayakan dan memotivasi masyarakat semoga ikut aktif dalam proses pelaksanaan

pembangunan

– Tujuan : mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman, kedamaian mayarakat, melindungi dan mengayomi

hak-hak masyarakat, mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional

– Contoh kebijakan publik : peraturan-peraturan, undang -undang, tindakan-tindakan pemerintah dan program-

jadwal pemerintah

3. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

a. Pengidentifikasian persoalan dan penyusunan agenda

b. Penyusunan skala prioritas

c. Perumusan rancangan kebijakan

d. Penetapan dan pengukuhan kebijakan

e. Pelaksanaan kebijakan

f. Evaluasi kebijakan publik

4. Konsekuensi ketidakikutsertaan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

– Kebijakan publik pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus bertumpu

pada keinginan, harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat

– Tanpa dukungan, partisipasi dari masyarakat, suatu kebijakan publik tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik,

bahkan akan menyebabkan protes dan gejolak

5. Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

– Komponen pelaksanaan kebijakan publik : manusia, dana, sarana dan prasarana

– Media sosialisasi kebijakan publik : media elektronik ( internet, email, TV dan radio ), spanduk, selebaran, surat

kabar atau dalam bentuk pengumpulan massa dalam suatu tempat.

– Contoh partisipasi mayarakat pelaksanaan kebijakan publik :

– membayar pajak sempurna pada waktunya

– melaksanakan banyak sekali peratuaran prundangan yang berlaku

– menawarkan masukan kepada pemerintah berupa opini, solusi , dan kritik.